Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menggelar rapat perdana di Gedung Labolatorium Halal, Pondok Gede, Jakarta per hari ini (27/4).

Potensi produk halal di dunia juga semakin meningkat pesat yang mencapai estimasi nilai perdagangan sebesar 3,7 triliun.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menyebut proses sertifikasi halal saat ini masih berada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Indonesia menjadi urutan keempat pengekspor produk halal ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Wardah perkenalkan pabrik perusahaan untuk pertama kalinya di PT Paragon Technology & Innovation, tempat lahirnya produk-produk halal berkualitas nan inovatif. 

Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid mengatakan, lahirnya UU JPH ini bermakna bahwa negara turut hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia.

Ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Sistem pemantauan daring baru ini adalah bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mengoordinasikan rencana dan program yang berkaitan dengan makanan halal di berbagai departemen pemerintah Iran.

DPD RI diminta untuk memanggil para pihak terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, agar implementasi UU tersebut dapat berjalan dengan baik.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam hal penguatan produk halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).